JAKARTA - Dalam proyek 10 ribu megawatt (MW) tahap II, porsi untuk pembangkit listrik yang mengunakan sumber energi panas bumi (geotermal) mencapai 48 persen. Atau, dengan kata lain, dari energi 10.000 mw yang akan dibangun tersebut, sekira 4.733 MW ditopang dari panas bumi.
"Yang mendaominasi adalah panas bumi 48 persen, atau 4.733 mw," ujar Dirjen Migas Bambang Setiawan dalam Media Briefing bertajuk Potensi Batu Bara untuk Ketahanan Energi Nasional, di Gedung Minerbapabum, Jalan Saharjo, Jakarta, Senin (16/2/2009).
Dia melanjutkan, jika dipaparkan secara total dari energi baru dan terbarukan yang digunakan dalam proyek 10.000 MW tahap II adalah sekitar 68 persen. Untuk itu, diharapkan kondisi perekonomian stabil sehingga didapat investasi untuk pembangunannya. "Untuk di Jawa dan Sumatera," katanya.
Dengan demikian, dia menuturkan sisanya adalah masih menggunakan batu bara. Untuk itu, DMO batu bara masih sangat diperlukan untuk keberlangsungan listrik ini. Bahkan, saat ini pun, batu bara yang diperlukan adalah sebanyak 65 juta ton dalam negeri. Dan sebagian besar akan dipergunakan untuk sektor kelistrikan.
Awalnya pun, DMO ini akan mulai dikenakan untuk PKB2B. "Untuk DMO ini, awalnya baru diterapkan dari PKP2B, karena mudah. Baru setelahnya akan diberlakukan juga untuk kuasa Pertambangan (KP)," tuturnya.
"Yang mendaominasi adalah panas bumi 48 persen, atau 4.733 mw," ujar Dirjen Migas Bambang Setiawan dalam Media Briefing bertajuk Potensi Batu Bara untuk Ketahanan Energi Nasional, di Gedung Minerbapabum, Jalan Saharjo, Jakarta, Senin (16/2/2009).
Dia melanjutkan, jika dipaparkan secara total dari energi baru dan terbarukan yang digunakan dalam proyek 10.000 MW tahap II adalah sekitar 68 persen. Untuk itu, diharapkan kondisi perekonomian stabil sehingga didapat investasi untuk pembangunannya. "Untuk di Jawa dan Sumatera," katanya.
Dengan demikian, dia menuturkan sisanya adalah masih menggunakan batu bara. Untuk itu, DMO batu bara masih sangat diperlukan untuk keberlangsungan listrik ini. Bahkan, saat ini pun, batu bara yang diperlukan adalah sebanyak 65 juta ton dalam negeri. Dan sebagian besar akan dipergunakan untuk sektor kelistrikan.
Awalnya pun, DMO ini akan mulai dikenakan untuk PKB2B. "Untuk DMO ini, awalnya baru diterapkan dari PKP2B, karena mudah. Baru setelahnya akan diberlakukan juga untuk kuasa Pertambangan (KP)," tuturnya.
No comments:
Post a Comment